Rumah Bunda Jadi Jembatan Warga dan Pemda, TP PKK Dorong Aduan Segera Ditindaklanjuti
BATANG HARI - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Batang Hari, Jambi, mendorong agar setiap aduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi Rumah Bunda tidak berhenti sebatas laporan, tetapi segera ditindaklanjuti hingga menghasilkan solusi.
Hal tersebut disampaikan Ketua TP
PKK Kabupaten Batang Hari, Zulva Fadhil, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor)
bersama TP PKK tingkat kecamatan di Muara Bulian, Rabu, (16/09/2026).
Menurut Zulva, Rumah Bunda
merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang dapat
menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan
kebutuhan maupun persoalan yang dihadapi.
Karena itu, setiap laporan yang
masuk perlu segera diteruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
memiliki kewenangan untuk menanganinya.
“Jika mendapatkan aduan dari
Rumah Bunda, segera mendapatkan tindak lanjut dari OPD terkait,” kata Zulva.
Ia meminta jajaran TP PKK di
tingkat kecamatan hingga desa aktif memantau dan mengawal setiap laporan
masyarakat yang masuk melalui Rumah Bunda.
“Saya meminta seluruh aduan
masyarakat yang masuk melalui Rumah Bunda di kecamatan agar dapat segera
ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan dinas terkait. Jangan sampai aduan
masyarakat berhenti hanya pada penyampaian, tetapi harus ada tindak lanjut dan
solusi yang jelas,” ujarnya.
Zulva mengatakan, optimalisasi
Rumah Bunda membutuhkan koordinasi yang baik antara TP PKK dan perangkat
daerah. Setiap persoalan yang disampaikan masyarakat harus dapat diteruskan
kepada OPD yang sesuai dengan kewenangannya.
Ia juga menekankan pentingnya
komunikasi secara berjenjang mulai dari TP PKK kabupaten, kecamatan hingga
desa. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk mendukung berbagai program
pemberdayaan masyarakat dan keluarga.
Zulva berharap keberadaan Rumah
Bunda dapat semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Kanal tersebut
diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga
membantu mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai persoalan yang
dihadapi warga.
“Kita ingin Rumah Bunda hadir sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan mereka. Karena itu, dibutuhkan komitmen bersama untuk memastikan setiap aduan mendapatkan respons dan tindak lanjut dari OPD yang berwenang,” ujarnya.
Melalui rakor tersebut, TP PKK
Kabupaten Batang Hari juga mendorong penguatan sinergi seluruh tingkatan
kepengurusan TP PKK dengan pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan dapat
mendukung pelaksanaan program pemberdayaan keluarga sekaligus meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
