Rabu, 20 April 2022

DPRD Batanghari Gelar Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ


KATABERITA.CO.ID,BATANGHARI -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari menggelar paripurna penyampaian rekomendasi Anggota Dewan terhadap LKPJ Bupati Batanghari tahun anggaran 2021. Dalam penyampaian rekomendasi DPRD terhadap pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2021, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan dewan yang merupakan tanggapan mengenai LKPJ yang mana hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran. Rabu (20/04).

Ada beberapa Dewan yang menyampaikan rekomendasi terhadap DPRD tersebut, antara lain Sirojudin Fraksi Golkar menyampaikan, untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di minta untuk terus mengawal bantuan stimulan perumahan swadaya atau BPS dari pemerintah pusat khususnya untuk pemenuhan perumahan relokasi warga lorong Rang Kayo Hitam Kelurahan Muara Bulian.

Lanjut Sirojudin, Dinas Perkim juga diminta untuk lebih memperhatikan serta meningkatkan program lampu penerangan jalanan umum, serta menyarankan pemerintah Kabupaten Batanghari agar hasil pajak penerangan jalan yang diberikan perusahaan-perusahaan agar bisa di limpahkan ke Dinas Perkim.

"Realisasi LKPJ dari rapat tahun anggaran 2021 mencapai 13 milyar 128 juta rupiah lebih dari target 14 milyar 800 juta rupiah lebih," ujarnya

Sementara itu, Ibrahim fraksi PDI menyampaikan juga masyarakat membutuhkan pelayanan dasar terkait keamanan maka dari itu pihaknya meminta agar pemerintah daerah meningkatkan sarana prasarana satuan polisi pamong praja.

Kemudian, dalam rangka persiapan pemilu tahun 2024 Satpol pp perlu dilakukan pembinaan untuk peningkatan di Kelurahan dan Desa untuk meningkatkan pendapatan aset daerah organisasi perangkat daerah atau OPD teknis yang ada. Terkait hal wajib pajak perlu berkoordinasi dengan Satpol pp sebagai penegak peraturan daerah serta menjaga aset daerah, dalam hal ini Satpol pp juga perlu melindungi dan menjaga barang bukti yang diamankan dalam ruang tertentu mengenai aset daerah.(sep/adv)