Reses di Batang Hari, Kehadiran DPR RI H. A. Bakri Disambut Baik Waka II DPRD M. Firdaus
BATANG HARI - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) H. A. Bakri, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Batang Hari. Kehadrian Anggota DPR RI Dapil Jambi dalam rangka pelaksanaan Reses masa persidangan ke-4 Tahun 2025-2026 ini, disambut langsung oleh Wakil Ketua II DPRD setempat, M. Firdaus Fattah.
Agenda reses
ini, berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Batang Hari, Senin (27/04/2026). Agenda
ini juga dihadiri langsung Ketua DPR
Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah, serta dihadiri Sekretaris Daerah
maupun para Pejabat di Lingkup Pemkab Batang Hari.
Tak hanya itu,
dalam reses ini H. A Bakri juga tampak didampingi unsur – unsur penting dari
kalangan pemerintah pusat. Seperti pihak Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan
Dan Kawasan Permukiman (BP3KP), maupun Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Kementerian Pekerjaan
Umum.
Dalam agenda tersebut, Anggota DPR RI H. A. Bakri
memberikan peluang bagi jajaran Pemerintah Daerah, serta para Kepala Desa
maupun Lurah yang hadir, untuk menyampaikan secara langsung aspirasi masyarakat.
Pada kesempatan ini, Wakil
Ketua II DPRD Kabupaten Batang Hari, M.
Firdaus Fattah mengaku sangat menyambut baik kehadiran Anggota Komisi V DPR RI
Dapil Jambi tersebut.
“Ada beberapa point yang telah kita sampaikan,
agar nantinya dapat diperjuangkan ke Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Iapun berharap, kehadiran
Wakil Rakyat ini dapat membawa dampak positif, dan mampu memperjuangkan
aspirasi masyarakat Bumi Serentak Bak
Regam di tingkat Pemerintah Pusat.
“Terutama terkait
pembangunan Infrastruktur jalan, penerangan jaan umum, pendidikan, maupun
sektor pembangunan infrastruktur lainnya,”kata M. Firdaus.
Sementara itu, Anggota DPR RI
Komisi V Fraksi PAN H. A. Bakri mengatakan, sebagi Wakil Rakyat, ia mengaku
akan terus berupaya dengan maksimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya
di Kabupaten Batang Hari tersebut.
“Kita akan terus berjuang, terutama terkait
pembangunan infrastruktur yang tidak mampu ditopang melalui dana APBD Kabupaten
maupun Provinsi. Sehingga harus kita perjuangkan agar nantinya dapat
direalisasikan melalui dana APBN,” jelasnya.
