DPRD Batang Hari Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo pada HUT ke-81 RI
BATANG HARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin
Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Rahmad Hasrofi, didampingi Wakil Ketua I El
Firsta Nopsiamtiar, Wakil Ketua II Muhammad Firdaus, serta Sekretaris Dewan
Muhammad Ali AB.
Ketua DPRD Batang Hari Rahmad
Hasrofi mengatakan, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI menjadi hal
penting bagi lembaga legislatif daerah untuk memahami arah kebijakan pemerintah
pusat.
“Dengan mengikuti dan
mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI ini, kita dapat mengetahui arah
kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya di Muara Bulian, Jumat.
Menurut Rahmad, pidato kenegaraan
juga memberikan gambaran mengenai prioritas pembangunan, program nasional,
serta kebijakan pemerintah yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
penyusunan kebijakan di daerah.
Selain itu, informasi yang
disampaikan dalam pidato kenegaraan dapat menjadi referensi bagi DPRD dalam
menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, termasuk mengawal
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah agar selaras dengan arah pembangunan
nasional.
Dalam pidato kenegaraannya,
Presiden Prabowo Subianto turut memaparkan sejumlah capaian pemerintah selama
kurang dari dua tahun masa pemerintahan.
Salah satu capaian yang
disampaikan adalah swasembada delapan komoditas pangan dalam waktu satu tahun,
lebih cepat dibandingkan target awal yang diperkirakan membutuhkan waktu empat
hingga lima tahun.
Delapan komoditas tersebut
meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah,
cabai besar, dan cabai rawit.
Pidato kenegaraan Presiden RI
diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi DPRD Kabupaten Batang Hari dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, sekaligus memperkuat penyelarasan kebijakan
pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
